Alasan dan Prosedur Permohonan PK dalam PA

Alasan permohonan PK

(pasal 67 bab IV UU no. 14 th 1985)

a.    apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b.    apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c.     apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d.    apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e.    apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f.    apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Prosedur permohonan PK

    Permohonan PK diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara

    Dilakukan dalam waktu 180 sejak putusan atau penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 69 UU No. 5 tahun 2004)

    Pembayaran biaya perkara (Pasal 70 UU No. 45 tahun 2004, pasal 89 dan 90 UU No. 7 tahun 1989)

    Pembuatan akta PK dan pendaftaran

    Pemberitahuan kepada pihak lawan

    Pengajuan jawaban dari pihak lawan dalam tenggang waktu 30 hari

    Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari

Prosedur Beracara dalam PA

Perkara diajukan ke Pengadilan Agama melalui petugas kepaneteraan
A . Menerima
    1.    Menerima gugatan atau permohonan
    2.    Memberikan penjelasan yang dianggap perlu  dan menaksir panjar     biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk     membayar (SKUM).
    3.    Menyerahkan kembali surat gugatan/permohoan beserta SKUM
    4.    Pembayaran panjar biaya perkara. (pasal 90 bab III UU no. 50 th     2009)
    5.        Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan
    6.    Penelitian terhadap kelengkapan perkara(bentuk dan isi surat     gugatan)
    7.    Penyampaian berkas perkara kepada ketua Pengadilan Agama
    8.    Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua PA
    9.    Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh ketua majelis
    10.    Pemanggilan  pihak-pihak kemuka sidang    
B.    Memeriksa
    UU no. 50 th 2009 bab III pasal 59 (1) mengharuskan semua sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU, seperti bagi permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) bab IV UU no. 50 th 2009).
    1.    Pembukaan sidang pertama
    2.    Penanyaan identitas pihak pihak-pihak
    3.    Pembacaan surat gugatan
    4.    Anjuran damai
    5.    Replik-Duplik
    6.    pembuktian
    7.    Penyusunan Konklusi
    8.    Musyawarah Majlis Hakim (pasal 50 (3) bab III UU no. 50 th 2009 )
C.    Memutuskan
    Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum
    (pasal 60 bab IV UU no. 50 th 2009)
    “Penetapan dan putusan pengadilan hanya san dan mempunyai kekuatanhukum apabila diucapkann dalam sidang terbuka utuk umum”

Produk Peradilan Peradilan Agama

Produk Peradilan PA

1.    Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (pasal 60 bab IV UU no. 50 th 2009)

Macam-macam Putusan

• Diklaratoir: menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum
• Konstitutif: menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya
• Kondemnatoir: bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi

2.    Penetapan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka terbentuk oleh umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/ voluntair ( pasal 60 bab IV UU no. 50 th 2009).

Macam-macam penetapan

• Penetapan dalam bentuk murni voluntaria: hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak
• Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria: hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya ada perlawanan dari para pihak

Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Peradilan Agama

1.    Upaya hukum biasa
a.    Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (PA) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke pengadilan tingkat banding (PTA)
    (Permohonan banding diatur dalam pasal 61 bab IV UU no. 50 th 2009)
     “Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali jika UU menentukan lain”
PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING
(berdasarkan pasal 7-5 UU no.20 th 1947)

• Tenggang waktu permohonan banding 14 hari setelah putusan di ucapkan
• Permohonan banding disampaikan kepada panetera PA yang memutus perkara
• Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan
• Biaya banding di bebani kepada pemohon
• Panetera meregistrasi, membuat akta banding dan melampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti dari PTA
• Juru sita memberitahukan permohonan banding kepada lawan paling lambat 14 hari dari tanggal permohonan banding
• Penyampaian memori banding
• Berkas perkara harus di kirim ke PTA setelah 1 bulan dari permohonan banding

  b.    Kasasi adalah mohon pembatalan terhadap putusan /penetapan pengadilan tingkat pertama (PA) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (PTA) ke mahkamah agung di jakarta melalui PA yang dahulu memutus.
    (Permohonan kasasi diatur dalam pasal 63 bab IV UU no. 50 th 2009)
     “Atas penetapan dan putusan Pengadilan  Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara”
Alasan permohonan kasasi (pasal 30 bab III UU no. 5 th 2004)

• tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
• salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
• lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Prosedur permohonan Kasasi
Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi 14 hari sejak pemberitahuan putusa PTA (pasal 46 ayat  1 & 2 bab IV UU no. 5 th 2004)

• Permohonan kasasi disampaikan kepada panetera PA yang memutus perkara
• Membayar biaya kasasi
• Pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari
• Pembuatan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari
• Pembuatan jawaban pihak lawan dalam waktu 14 hari
• Pengiriman berkas permohonan kasasi selambat-lambatnya 30 hari

2.    Upaya Hukum Luar Biasa
    PK (peninjauan kembali ) atau Request Civil adalah memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terdapat hal-hal baru yang dahulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka putusan Hakim akan berubah. PK diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh MA (bab IV bagian ke-IV UU no. 5 th 2004 pasal 66-76).
  Alasan permohonan PK (pasal 67 bab IV UU no. 5 th 2004)

• apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
• apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
•  apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
• apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
• apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
• apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kekuasaan Mutlak dan Relatif PA

Kekuasaan Mutlak 

adalah kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh PA  (pasal 49 bab III UU no. 50 th 2009)

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah."

Kekuasaan Relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. 

Gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal pihak berperkara. (pasal 66 ayat (2, 3 & 4) dan  pasal 73 ayat (1, 2 & 3) bab IV UU no. 50 th 2009.)

Pengangkatan dan Peberhentian Hakim PA

                Pengangkatan dan pemberhentian Hakim diatur dalam pasal 15 ayat (1) bab II UU no. 50 tahun 2009       “Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA“

                Pemberhentian Hakim ada 2 yaitu:

1)      Pemberhentian dengan hormat (pasal 18 bab II UU no. 50 th 2009)

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a. permintaan sendiri;

b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden."

2)      Pemberhentian tidak hormat (pasal 19 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009)

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b. melakukan perbuatan tercela;

c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

d. melanggar sumpah jabatan; atau

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Tugas dan Wewenang Hakim PA

Tugas Hakim PA

Mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) Bab IV UU no. 4 th 2004)
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat (2) Bab IV UU no. 4 th 2004)
 

Wewenang Hakim PA
 Hakim berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dan mengadili perkara bagi orang yang tidak terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, suami atau istri meskipun telah bercerai sebagaimana dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) bab IV UU no. 4 th 2004. 

Syarat Hakim Peradilan Agama

Syarat Menjadi Hakim PA (Pasal 13 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009)
a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI 1945
e. Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang mengetahui Hukum Islam
f. Lulus Pendidikan Hakim
g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
h. Berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela
i. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Syarat Menjadi Hakim PTA (Pasal 14 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009)
a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, dan j
b. Berumur paling rendah 40 tahun
c. Pengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua PA atau 15 tahun hakim PA
d. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh MA
e. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku hakim.

Susunan Badan Peradilan Agama Tingakat Pertama dan Banding

Susunan Badan Peradilan Tingakat Pertama
Susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panetera, sekretaris dan juru sita(pasal 9 ayat (1) bab II UU no. 50 th 2009 perubahan ke-2 UU no. 7 th 1989)
1). Jabatan Struktural
- Ketua Peradilan (UU no.50 th 2009, Bab II pasal 14 s/d 25)
- Wakil Ketua Peradilan (UU no.50 th 2009, Bab II pasal 14 s/d 25)
- Sekretaris dan Wakil Sekretaris (UU no.50 th 2009, Bab II pasal 43 s/d 48).
2). Jabatan Fungsional
- Hakim Anggota (UU no.50 th 2009, Bab II pasal 13 s/d 25)
- Panetra, wakil panetra, panetra pengganti dan panetra muda (UU no.50 th 2009, Bab II pasal 26 s/d 37)
- Juru sita dan Juru sita pengganti (UU no. 50 th 2009 bab II pasal 38 s/d 42).
Susunan Badan Peradilan Tingakat Banding
Susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panetera dan sekretaris 9 ayat (2) bab II UU no. 50 th 2009)
1). Jabatan Struktural
- Ketua Peradilan ( UU no.50 th 2009 bab II pasal 14 s/d 25)
- Wakil Ketua Peradilan ( UU no.50 th 2009 bab II pasal 14 s/d 25)
- Sekretaris dan Wakil Sekretaris (UU no. 50 th 2009 bab II pasal 43 s/d 48)
2). Jabatan Fungsional
- Hakim Tinggi (UU no.50 th 2009 bab II pasal 14 s/d 25)
- Panetra, Wakil Panetra, Panetra Pengganti dan Panetra Muda (UU no.50 th 2009 bab II pasal 26 s/d37)

Prosedur Berperkara di Peradilan Agama

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).

2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah:

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syariah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syariah yang dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.).

3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).

4. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg.).


PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama/mahkamah syariah.

2. Penggugat dan tergugat dipangil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.

3. a. Tahapan persidangan:

1). Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2). Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA nomor 2 tahun 2003).

3). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dak kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).

b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1). Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut.

2). Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syariah tersebut.

3). Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg.).

5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang memutus perkara tersebut.

Sumber Hukum Peradilan Agama

Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan baik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara).
A. Hukum Materiil Peradilan Agama
Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan fiqh. Menurut perjalanan sejarah peradilan agama yang berjalan pada masa lalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemerintahan dan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu sumber hukum meteriil selama ini bukanlah hukum yang tertulis sebagaimana hukum positif, serta berserakan dalam berbagai kitab ulama karena dari segi sosiokultural banyak mengandung khilafiyah (perbedaan), sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum mengenai masalah yang sama antara daerah satu dengan yang lain. Sehingga untuk menengahi banyaknya perbedaan tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 tentang Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk sebagai patokan bersama. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.
Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan sumber hukum materiil Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis, sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini disahkan tanggal 17 Desember 1970, namun secara riil Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan setelah adanya Skb. Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk menjembatani dua pendapat tersebut maka pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum yang tertulis. Namun demikian masih banyak dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang tidak tertulis, sehingga banyak terjadinya perbedaan putusan di Peradilan Agama terhadap kasus dan masalah yang sama. Hal ini disebabkan pengambilan rujukan kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda.
Begitu banyak kaidah-kaidah yang mengatur Islam secara kompleks, dengan didukung fiqh yang sangat toleran terhadap perkembangan zaman, Syari’at Islam begitu mudah dijalankan dalam menata kehidupan di dunia. Atas dasar itu dalam mewujudkan kepastian hukum baik dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dengan inilah dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama’, melakukan lokakarya dan hasil kajian, menelaah kitab-kitab dan studi banding dengan negara-negara lain. Setelah data-data terkumpul dan diolah dan menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat No. MA/123/1988 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.
Kebutuhan hukum Islam yang sangat mendesak, nampaknya Kompilasi Hukum Islam belum juga terbentuk sebagai undang-undang, sehingga muncullah Inpres. (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 (tanggal 19 Juni 1991) tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dengan diikuti SK. Mahkamah Agung No. 154 Tahun 1991 yang intinya mengajak seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam yang berisikan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.
B. Hukum Formil Peradilan Agama
Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam menjalankan beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya.
Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl. 1882 No. 152jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957. akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis peraturan hukum acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh meskipun dalam penerapannya berbeda dalam putusan pengadilan satu dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga sampai sekarang sumber hukum acara Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku.
Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perwawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Baru berlaku sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, serta hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
Hukum Acara Peradilan Umum untuk daerah Jawa-Madura adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR), di luar Jawa-Madura Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg), maka kedua aturan ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Misalnya pembebanan biaya perkara pada pemohon/penggugat dengan alasan syiqaq, li’an dan ketentuan lainnya.

Kewenangan Peradilan Agama

Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:
1. Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah:
Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:
a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. InfaqShadaqoh
h. Ekonomi Syari’ah.
(Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
2. Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.

Produk Peradilan Agama

Produk dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:
1. Putusan
2. Penetrapan, dan
3. Akta perdamaian
Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bntuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair) (lihat penjelasan pasal 60 UU-PA).
Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.
Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962).
Selain itu, perlu diktahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.
Suatu Penetapan
Untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hokum. Demikian pada untuk membuat salinannya, sama dengan salinan putusan.
Tentang penetapan terjadinya ikrar talak ex pasal 71 ayat 29 UU No. 1/1989 dibuat sebagai berikut:
- Dibuat segera penetapan biasa sebagai produk siding (ada kalimat Basmalah dan Demi Keadilan dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum).
- Dibuat berdasarkan BAP penyaksian ikrar talak.
- Nomor penetapan sama dengan nomor perkara.
- Tanggal penetapan sama dengan tanggal ikrar talak dan BAP ikrar talak.
- Tangga penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak (PHSPIT), tanggal sidang yang ditetapkan dalam PHSPIT, dan tanggal ikrar talak dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan (kolom 22,23 dan 24).
- Penetapan ini sebagai dasar dikeluarkannya Akta Cerai.
Serat penetapan/putusan dan salinannya harus diketik secara rapid an bersih dengan bentuk yang lazim berlaku dilingkungan peradilan. Dalam pengetikan putusan/penetapan dan salinannya tidak boleh ada penghapusan dengan Tipp Ex misalnya. Segala kesalahan pengetikan harus dibatalkan dengan cara renvoi.
Akta Perdamaian
- Dibuat berdasarkan pasl 154 R.Bg/130 HIR.
- Dengan judul AKTA PERDAMAIAN dan dengan nomor yang sama dengan nomor perkara.
- Ditulis hari dan tanggal sidang perdamaian, dimana para pihak menghadap.
- Ditulis identitas dan kedudukan para pihak.
- Ditulis bahwa mereka bersepakat mengakhiri sengketa secara damai.
- Ditulis lengkap dan rinci isi perdamaian.
- Isi perdamaian dinyatakan sebagai putusan hakim, dengan judul PUTUSAN dan kalimat Basmalah serta title Demi Keadilan.
- Ditulis amar putusan “MENGADILI”
“Menyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian antara kedua pihak”.
“Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas”.
“Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara”
- Ditulis hari, tanggal dijatuhkannya putusan, serta majelis yang memutuskan..
- Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang dihariri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang bersidang dengan bermaterai Rp. 2.000,-.
- Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan.

Kekuatan Putusan hakim
Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:
- Kekuatan mengikat
- Kekuatan pembuktian
- Kekuatan eksekutorial

Kekuatan Mengikat
- Artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu.
- Para pihak tunduk dan menghormati putusan itu
- Terikatnya para pihak kepada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negative (pasal 197, 1920 BW, 134 Rv)
- Mengikat dalam arti positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (Res judicara preveritate habetur), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan
- Mengikat dalam arti negative, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama = nebis in indem, (pasal 134 Rv)
- Putusan hakim yang telah memperoleh kakuatan hokum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun dengan upaya hokum luarbiasa (yaitu Request civil dan derdent verzet)
- Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (dictum) merupakan suatu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat.
- Sedang mengenai hasil konstatiring hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

Kekuatan Pembuktian
- Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu
- Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya
- Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu (tindak pidana) pasal 1918 dan 1919 BW
- Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu
- Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama pila (nebis idem)

Kekuatan Eksekutorial
- Yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara
- Setiap putusan harus memuat title eksekutorial, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”
- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindak eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya itu. Tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri
- Sesuatu putusan akan mempunya kekuatan hokum tetap apabila, terhadap putusan tersebut, masa upaya hokum yang ditetapkan menurut undang-undang telah habis dan tidak dimintakan upaya hokum dalam masa tersebut
Yang dimaksud upaya hokum disini ialah upaya hokum biasa yaitu verzet, banding, atau kasasi.

Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.
Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan:
“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengertian Hukum Acara
Hukum acara (hukum formil) bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil.
Adapaun hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989).

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.
Adapun sumber utama hukum acara peradilan agama adalah:
1. HIR/RBg (Hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan UU No. 4/2004;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;
7. PP Nomor 9 Tahun 1975;
8. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechsvordering);
9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung;
11. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab Fiqih.
12. Dan lain-lain.

Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama
Sumber utama Hukum Materil Peradilan Agama ialah:
1. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 TAhun 1987;
8. Yuriprudensi;
9. Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih;
10. Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Agama :
a. Peradilan/hakim bersipat pasif.
b. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan.
c. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006).
d. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanir rahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989)
e. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
f. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989).
g. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004).
h. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
i. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 hurup b dan pasal 80 hurup b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No.7/1989 jo. Psl. 20 UU No.4/2004).
j. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (Psl.5 ayat (2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004).
k. Dan lain-lain (Selanjutnya lihat Mukti Arto : 1995 : 10).