Upaya Hukum pada Peradilan Militer

A. Upaya Hukum Biasa
Banding : terdakwa atau oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari  segala tuntutan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan dan kemerdekaan (UU 31 tahun 1997  pasal 219-230)
Kasasi : terhadap perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, terdakwa atau oditur dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan (UU 31 tahun 1997  pasal 231-244)

B. Upaya Hukum Luar Biasa
Kasasi demi kepentingan umum : demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum dari pengadilan, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi oleh Oditur Jendral. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. (UU 31 tahun 1997pasal 245-247)

Prosedur Beracara dalam Peradilan Militer

Prosedur Beracara dalam Hukum Acara Pidana Militer

Penyidikan : penyidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap tersangka (UU 31/1997 pasal 69-74) untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan (UU 31/1997 pasal 75-81), penggeledahan rumah, pakaian atau badan (UU 31/1997 pasal 82-95), pemeriksaan surat (UU 31/1997 pasal 96-98) yang terakhir adalah pelaksanaan penyidikan (UU 31/1997 pasal 99-121)

Penyerahan perkara : hal-hal yangn diserahkan adalah; surat keputusan penyerahan perkara, surat keputusan tentang penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit atau surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum (UU 31/1997 pasal122-131)

Pemeriksaan disidang pengadilan : dalam hal ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu persiapan persidangan (UU 31/1997 pasal 132-136) dalam hal ini kepala pengadilan militer tinggi segera mempelajari berkas-berkas perkara, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Selanjutnya penahanan (UU 31/1997 pasal 137-138) kemudian pemanggilan (UU 31/1997 pasal 139-140)

Acara pemeriksaan biasa, meliputi: pemeriksaan dan pembuktian (UU 31/1997 pasal 141-181), selanjutnya penuntutan dan pembelaan (UU 31/1997 pasal 182-187)

Musyawarah dan putusan : putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka di muka umum (UU 31/1997 pasal 192) 

 

Kewenangan pada Peradilan Militer

1. Kewenangan mutlak pada Peradilan Militer
Kewenangan mutlak adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan). Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara
Kekuasaan Mutlak terdapat pada UU no 31 th. 1997 yaitu:

• pasal 40 : menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer, diantaranya adalah memutus perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten ke bawah dan seterusnya
• pasal 41 mengenai kekuasaan mutlak  pada Pengadilan Militer Tinggi, salah satunya adalah memeriksa dan memutus perkara pada terdakwa yang berpangkat mayor ke atas dll.
• Pasal 42 menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer Utama, yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding

2. Kewenangan relatif pada Peradilan Militer

Kewenangan relatif adalah Kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan). kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara
Kekuasaan Relatif terdapat pada UU no 31 tahun 1997, yaitu:

• Pasal 41 ayat 2 dan 3, dalam ruang lingkup kekusaaan Pengadilan Militer Tinggi, yaitu bertugas memriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (2)
• Pasal 43 ayat 1, dalam ruang lingkup pada kekuasaan Pengadilan Militer Utama, diantaranya memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan

Syarat, Tugas, Wewenang, Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Syarat Dalam Peradilan Militer

A. Syarat Menjadi Hakim di Peradilan Militer

Syarat untuk menjadi hakim militer, militer tinggi dan militer utama pada intinya sama, namun yang membedakan adalah pangkat terendah yang dijadikan sebagai standar minimumnya (UU no 31 tahun 1997: Bab II à pasal 18, 19, 20)
Pasal 18
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 19
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 20
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

B. Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer
Hakim militer, hakim militer tinggi, hakim militer utama yang selanjutnya disebut hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan (UU no 31 th. 1997: Bab I à pasal 9, dan 10)
Pasal 9
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
a. Prajurit;
b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
Pasal 10
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:
a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.
 

Pengangkatan
Hakim militer, hakim militer tinggi, hakim militer utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (UU no. 31 th. 1997: Bab II à pasal 21-22)
Pasal 21
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
 

C. Pemberhentian Hakim Peradilan Militer
Pemberhentian hakim dilakukan secara terhormat dan tidak terhormat, diberhentikan secara hormat karena diantaranya adalah alih jabatan, atas permintaan sendiri dll. Sedangkan secara tidak terhormat diantaranya karena melakukan perbuatan tercela, dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana dll. hal ini dijelaskan dalam UU no. 31 th. 1997 pasal 21, 24, 25, 26, 27, dan 28)
Pasal 21
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 24
(1) Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. alih jabatan;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
d. menjalani masa pensiun; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 25
(1) Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
(3) Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama.
Pasal 26
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pasal 27
Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Susunan Badan Peradilan Tingkat Pertama Dan Banding Dalam Peradilan Militer

Pengadilan di lingkungan peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan militer pertempuran (bab II pasal 12). Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi (bab II pasal 8 ayat (2)). Khusus pada peradilan militer, tidak menggunakan kata pengadilan, namun menggunakan mahkamah

A. Pengadilan Militer Tingkat Pertama

Dalam pengadilan militer terdapat dua jabatan struktural:

• Ketua Pengadilan Militer terdapat dalam bab II Pasal 12-13  UU No 31 Tahun 1997
• Wakil Ketua Mahkamah Militer terdapat dalam bab II Pasal 12-13  UU No 31 Tahun 1997

Jabatan fungsional

• Hakim  Militer terdapat dalam terdapat dalam pasal 15, 16, 18, 21-28 UU No 31 Tahun 1997
• Panitera terdapat dalam pasal 16, 29, 30, 31, 34-39 UU No 31 Tahun 1997

B. Pengadilan Militer Tingkat Banding

Jabatan struktural

• Kepala Mahmilti (pasal 12-13 UU 31 tahun 1997)
• Wakil ketua mahmilti (pasal 12-13 UU 31 tahun 1997)

Jabatan fungsional

• Hakim Militer Tinggi (pasal 15, 16, 19, 21 s/d 28 UU 31 tahun 1997)
• Penitera (pasal 16, 29, 30, 31, 34 s/d 39 UU 31 tahun 1997)